Polling Website

Bagaimana Keakuratan Informasi yang tersedia ?

Artikel Terakhir

Calendar

« Dec 2020 »
M S S R K J S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Statistik Website

mod_mod_visitcounterVisitor Online1
mod_mod_visitcounterHits1219
mod_mod_visitcounterToday4
mod_mod_visitcounterYesterday5
mod_mod_visitcounterThis week14
mod_mod_visitcounterThis month14
mod_mod_visitcounterAll days877

PETUNJUK TEKNIS NOMOR 1069/3.1-100/IV/2018 : / /2017 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2018

Target Legalisasi Aset Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam DIPA
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah sebanyak 8.000.000 Peta Bidang Tanah (PBT) dan 7.500.000 Sertipikat Hak Atas Tanah (HAT). Mengingat keterbatasan jumlah petugas ukur yang tersedia maka pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, disamping yang dilakukan secara Swakelola juga dilaksanakan oleh Pihak III.
Berdasarkan SBK Tahun 2018 Harga Satuan PBT dan Harga Satuan
Sertipikat Hak Atas Tanah terdiri dari Tujuh Zonasi. Pada Tahun Anggaran sebelumnya Zonasi Wilayah dibagi menjadi lima Zonasi saja. Dua Zonasi tambahan adalah Zona Enam yaitu untuk wilayah Kepulauan dan Zona Tujuh untuk daerah terpencil/terluar. Berdasarkan SBK Tahun 2018 kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah pada Zona Enam dan Zona Tujuh hanya terdapat SBK untuk ASN. Harga satuan 2018 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan harga satuan Tahun Anggaran 2017.
Satuan biaya tersebut dibedakan menjadi dua kategori yaitu satuan biaya pengukuran dan satuan biaya sertipikasi hak atas tanah.
Bahwa dalam pelaksanaan tahap Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun anggaran 2017 masih terdapat beberapa kendala dan hambatan, khususnya masalah pemahaman tentang merealisasikan anggaran sehingga menimbulkan keragu-raguan dalam pertanggungjawaban anggaran dan kegiatannya.
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2017 jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan anggaran dan kegiatan sebagaimana telah tertuang dalam Juknis Nomor 3760/3.2-100/X/2017 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Berdasarkan kondisi tersebut di atas diperlukan Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun
Anggaran 2018.

Berita Terkait : Informasi Publik

Copyright © 2019 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe